Sepuluh bulan lagi, tepatnya pada 21 November 2008 mendatang masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau akan berakhir. Menjelang datangnya masa itu tentu saja masyarakat Riau akan menanti-nantikan kapan waktu pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) Provinsi Riau akan berlangsung.
Menurut Undang Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pilkada harus dilaksanakan paling lambat satu bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Aturan lain, yaitu Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2007 menyebutkan Pilkada harus dilaksanakan paling lambat 60 hari sebelum berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
Menyikapi aturan-aturan itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau kemudian memutuskan untuk melaksanakan pemungutan suara Pilkada Provinsi Riau pada 22 September 2008 untuk putaran I dan 6 Desember 2008 untuk putaran II.
Ketika waktu Pilkada akan tiba muncul persoalan di seputar pelaksanakan pesta demokrasi tersebut. Persoalannya adalah akan berakhirnya masa keanggotaan KPUD Provinsi pada 22 Mei 2008. Dan polemik pun muncul ke permukaan, siapa yang harus melaksanakan Pilkada nanti?
Polemik timbul ketika ada yang berpendapat bahwa keanggotaan KPU Provinsi Riau sekarang bisa diperpanjang hingga terpilihnya kepala daerah. Alasannya, UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 125 Ayat 2 mengatakan bahwa anggota KPU yang berakhir masa tugasnya pada saat berlangsungnya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, pengisian keanggotaan KPU Provinsi berdasarkan UU ini ditunda.
Pada Ayat 1 Pasal 125 UU ini dibunyikan, bahwa keanggotaan KPU Provinsi berdasarkan UU Nomor 22/2007 ditetapkan setelah berakhirnya masa keanggotaan KPU Provinsi sebagaimana ditetapkan UU No. 12/2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta KPUD Provinsi sebagaimana dimaksud UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Munculnya surat dari KPU Pusat yang membentuk Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi Riau seakan-akan menghentikan polemik tersebut. Akhir Desember 2007 lalu KPU Pusat telah menetapkan lima anggota Tim Seleksi yang terdiri dari Prof Dr Ashaluddin Jalil MSi dan Marpaga Tampubolon yang diajukan KPU Pusat, Dr Detri Karya dan Dr Yusmar Yusuf yang diajukan DPRD Riau serta Dr H Suryan A Jamrah MA yang diajukan Gubernur Riau.
Menyikapi hal ini, Ketua KPUD Provinsi Riau Dr Raja Syofyan Samad MA mengutarakan bahwa soal pergantian ini KPUD Riau telah bersikap tegas bahwa hal ini diserahkan kepada mekanisme UU Nomor 22/2007. Bahwa yang menentukan adalah KPU Pusat.
‘’Kami sudah memberikan masukan kepada KPU Pusat sebagai masukan internal dari KPU Riau tentang penafsiran UU Nomor 22 Tahun 2007 dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2007 yang mengeliminir semua peraturan yang bertentang dengan UU Nomor 22 Tahun 2007. Kami sudah memberikan pertimbangan jika UU ini tidak digunakan dan yang digunakan justru adalah UU Nomor 32 Tahun 2004,’’ kata Syofyan menyikapi persoalan tersebut.
Dalam surat KPU Provinsi Riau tertanggal 8 Januari 2008 yang ditujukan ke KPU Pusat disebutkan bahwa secara yuridis UU Nomor 22/2007 mengamanatkan perpanjangan masa tugas KPU Provinsi jika masa jabatannya kepala daerahnya berakhir pada November 2008. Dalam surat ini yang ditandatangani lima anggota KPU Provinsi Riau juga disebutkan adanya benturan Pasal 21 dan Pasal 125 dalam UU Nomor 22/2007. ‘’Khusus untuk Provinsi Riau dapat dilakukan dengan mengkompromikan keduanya,’’ demikian bunyi surat tersebut.
Kompromi dilakukan dengan sikap bahwa proses rekrutmen anggota KPU Provinsi Riau yang baru sebagaimana diperintahkan Pasal 21 itu dapat dilaksanakan oleh tim seleksi berbarengan dengan Pilkada yang dilaksakan KPU Provinsi Riau periode 2003-2008. Namun pelantikan anggota KPU Provinsi Riau yang baru itu ditunda setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih selesai dilantik sebagaimana diamanatkan Pasal 125. Keinginan ini juga diperkuat oleh Peraturan KPU Nomor 1 dan Nomor 11 Tahun 2007.
KPU Provinsi Riau saat ini, kata Syofyan, masih menunggu jawaban dari KPU Pusat soal langkah kompromi tersebut. ‘’Tapi terlepas dari diperpanjang atau tidak kami tetap akan mempersiapkan secara maksimal persiapan Pilkada sampai jabatan kami berakhir pada 24 mei 2008. Untuk itu kami sudah memilah mana yang akan dikerjakan sampai 24 Mei 2008 dan mana yang akan dikerjakan anggota KPU Provinsi Riau yang baru. Jadi kami tidak ingin larut dengan masalah diperpanjang atau tidak,’’ papar mantan Dekan Fisipol Universitas Riau ini.
Lebih jauh dia mengutarakan bahwa keyakinan mereka melaksanakan pilkada karena alasan yang dikemukakan UU Nomor 22/2007 sudah jelas, bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaran pilkada yang bertentangan dengan UU tersebut otomatis dinyatakan tidak berlaku. ‘’Undang Undang ini juga memberikan kewenangan bagi KPU Provinsi sekarang untuk melaksanakan persiapan Pilkada,’’ ujar Syofyan lagi.
Sofyan mengemukakan bahwa dilakukannya tahapan-tahapan pilkada ini juga untuk menjawab adanya kerisauan akan terhambatnya pelaksanaan Pilkada jika adanya pergantian anggota KPU Provinsi Riau.
Soal pelaksanaan tahapan pilkada ini, Direktur RedPost Institute Andi Yusran berpendapat jika mengacu pada aturan yang berlaku tahapan Pilkada bisa dimulai lima bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Dan dia menilai waktu lima bulan tergolong cukup untuk melaksanakan berbagai tahapan Pilkada tersebut.
‘’Lima bulan sebelum masa jabatan Gubernur Riau habis maka DPRD Riau akan menyurati gubernur tentang akan habisnya masa jabatan itu. DPRD juga akan memberikan petunjuk kepada KPUD Riau untuk mempersiapkan tahapan pelaksanaan pilkada. Artinya lima bulan sebelum habis masa jabatan baru dimulai adanya tahapan pilkada,’’ papar Andi Yusran ketika ditemui Riau Pos di RedPost Institute Jalan Utama Pekanbaru, Rabu (16/1).
Tentang ketentuan diperpanjang atau tidaknya anggota KPU Provinsi Riau, mantan pengajar di Fisipol Unri berujar bahwa memang ada pasal di UU Nomor 22/2007 yang memberi peluang perpanjangan keanggotaan tersebut. Hanya saja, pasal itu menyebutkan penundaan penggantian anggota KPU Provinsi dilakukan jika pada saat berakhirnya masa jabatan sedang berlangsung penyelenggaraan pilkada, bukan tahapan pelaksanaan pilkada. ‘’Oleh karena itu KPUD Riau tidak termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud oleh UU tersebut,’’ ujar Andi lagi.
Andi menilai anggota KPU Provinsi Riau sekarang cukup berhasil dalam melaksanakan Pilkada, Pemilu dan Pilpres. Tapi juga perlu adanya penyegaran anggota KPUD untuk meningkatkan kinerja. Jika anggota lama ingin masuk kembali itu sah-sah saja. Kalau mereka ikut lagi peluang untuk terpilih malah lebih besar karena mereka sudah berpengalaman.
‘’Saya pikir terlalu jauh kalau ada yang berpendapat pilgubri akan terkendala jika anggota KPUD Riau diganti. Karena yang diganti adalah orangnya bukan sistemnya, jadi tidak ada masalah. Dan ini tugas tim seleksi untuk mencari anggota yang kemampuannya lebih baik dari anggota lama. Tim seleksi saya kira cukup mempunyai kemampuan lapangan dan mampu bersikap independen dalam menentukan calon anggota KPUD Riau nantinya. Independensi mereka tak perlu diragukan,’’ ujar Andi.
Mekanismenya Sudah Ada
Dalam pada itu Ketua DPRD Riau Chaidir berpendapat bahwa dekatnya rentang waktu pemilihan KPUD Riau dengan Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) tidak ada alasan untuk tidak berjalan baik dan lancar. Karena semua itu sudah ada mekanisme, prosedur dan tahapan-tahapan. Karena bila KPU Provinsi Riau diganti, yang baru akan menerima penugasan yang sebelumnya seperti pentahapan yang juga akan diserahkan ke yang baru.
‘’Jadi saya kira, kita tidak boleh terlalu skeptis atau pesimis melihat kalau akan diganti, maka tidak akan berjalan dengan lancar. Tidak demikian sebetulnya. Kalau begitu tidak akan ada perubahan. Namun demikian, berganti atau tidak berganti ada mekanismenya,’’ ujar Chaidir.
Namun, menurut Chaidir, yang malah harus menjadi titik perhatian adalah proses Pilkada itu nanti cacat secara hukum, misalnya karena KPUD yang melaksanakannya secara legalitas dipertanyakan publik. Oleh sebab itu, kalau misalnya tidak diganti, harus yakin seyakin-yakinya bahwa KPUD itu sah untuk melaksanakannya. Sehingga jangan timbul pertanyaan dari publik KPUD itu tidak sah karena sudah lewat masa tugasnya. ”Kita harus yakin. Kalau tidak diganti, dia memang sah untuk melaksanakan Pilkada itu. Sebaliknya, kalau diganti dia harus kita yakini dapat melaksanakan tugas dengan baik dan pergantian itu sah,’’ tegasnya.
Yang Berpengalaman Lebih Efektif
Pengamat politik dari Fisipol Unri Drs MY Tiyas Tinov MSi, memandang secara sederhana soal penggantian anggota KPU Provinsi Riau. Kalau yang sudah pengalaman secara psikologis menyelenggarakan Pilkada itu akan lebih efektif. Kalau diganti yang baru, secara kasat mata kapabilitasnya belum tahu saat duduk nanti. Kalau kapabilitasnya ada, maka tinggal menjalankan apa yang telah diplot dipersiapkan personel KPUD yang lama maka tidak akan ada masalah.
‘’Problem muncul kalau yang baru ini tidak bisa, belum berpengalaman menyelenggarakannya. Tentu hal yang biasa mengira-ngira atau meyesuaikan dulu kondisi. Saya kira terganggu efektivitas dan tujuan-tujuan KPU Riau untuk pelaksanaan Pilkada yang sudah tergariskan itu. Itu dari segi kelembagaan,’’ ujarnya.
Sementara itu dari segi tinjauan aspek kepentingan dan politik, Tinov menilai, mungkin tanpa memperhatikan itu, yang penting kepentingan terpenuhi. Bukan tidak berkemungkinan, personel KPU Riau itu juga membawa misi yang tertentu, siapa yang berkepentingan tentunya, pasti ada muatan-muatan. Meski dengan garis bawah mereka ingin netral. ‘’Jadi dari segi administrasi, saya kira efektif yang lama. Kalau ada muatan kepentingan diganti itu berdampak. Syukur kalau yang baru itu paham sekali dengan kententuan yang ada. Saya kira oke-oke saya. Tapi kalau muncul nanti kapasitas yang mengganti itu dipertanyakan. Artinya, hanya karena kepentingan politik, tergantilah dia,’’ ujarnya.
Bahkan untuk menjaga independensi pun, karena ini ranah politik, Tinov menduga hampir atau tidak bisa tidak ada muatan kepentingan. Karena itu nanti pusat dari segala penentuan dari prosesi Pilkada. Meski dari kaca mata akademik tidak ada kepentingan, namun Tinov juga mengakui dari kaca mata akademik juga tahu politik itu penuh interest.(hbk)
Kamis, 29 Mei 2008
Cara Memperkenalkan Blog
Jika kita sudah mempunyai blog baru, tentu saja kita ingin teman-teman kita mengetahuinya berkunjung ke web kita. Nah, kalo gak pernah dipublikasikan/diperkenalkan, tentu saja teman-teman kita tidak akan tahu kalau kita punya blog.
Bagaimana langkah awal kita untuk mempublikasikan blog? Dengan mengirim message ke semua teman kita? Bisa-bisa malah kita dianggap spammer. Jadi kita perlu cara-cara yang ’sopan’
Antara lain adalah sebagai berikut.1. Kita pasti punya email kan? Sering/pernah kirim2 email juga tentu. Atau malah join di mailing-list. Nah, secara halus kita bisa ngasitau alamat blog kita ke si penerima email tersebut. Caranya, dengan menambahkan alamat blog sebagai signature/footer saat menulis email.
Misal:
Salam Hangat,
Fany Ariasari
http://blog.faniez.net
2. Friendster (atau Multiply atau layanan sejenis) punya juga kan? Di bagian About (di Profile kita), jangan lupa tuliskan juga alamat blog kita. Lalu jika sedang berkirim-kirim message, jangan lupa tambahkan signature seperti poin 1 di atas.
3. Suka online via Yahoo Messenger? (atau GoogleTalk dan sebagainya). Saat sedang online, tulis status kita dengan menyertakan link ke blog kita. Teman yang melihat akan langsung bisa nge-klik alamat tersebut di status YM. Jadi tidak perlu mengirim message ke seluruh teman chat kita.
Misal status:
Kunjungi weblog-ku http://namablogmu.blogspot.com
4. Bergabunglah dengan situs komunitas blogger, seperti yang sudah ditulis ini. Bisa nambah temen, bisa minta diajarin sama yang lebih jago, gak ketinggalan berita, dan yang pasti dgn semakin bertambahnya teman blogger kita maka otomatis akan menambah pengunjung blog kita 
5. Jika langkah-langkah awal sudah dicoba, kita juga bisa mendaftar di direktori kumpulan blogger. Misal:
- www.kampungblog.com
- www.blog-indonesia.com
- www.technorati.com
6. Blogwalking-lah dan saling menyapa atau pun berkomentar di blog lain, jangan lupa dengan meninggalkan ‘jejak’ (alamat blog).
Catatan: rajin-rajinlah mengupdate blog, setidaknya seminggu sekali. Jika blog kita jarang di-update, pengunjung yang sudah datang akan kecewa karena tidak menemukan tulisan baru, dan selanjutnya jadi malas berkunjung lagi.
Selamat mencoba
BLT Bukan Solusi Kemiskinan
Sebagai paket kebijakan, pemerintah menggelontorkan BLT kepada kelompok masyarakat miskin yang diidentifikasi akan menderita akibat kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebenarnya dua kebijakan tersebut, yaitu menaikan harga BBM dan kompensasi terhadap kelompok masyarakat miskin merupakan dua kebijakan yang tidak terintegasi secara langsung. Kenaikan BBM dan program kompensasi atas kenaikan harga BBM tidak membentuk hubungan yang solutif. Dalam kata lain kebijakan kompensasi atas kenaikan harga BBM tersebut tidak lebih sebagai tindakan impulsif dari pemerintah untuk meredam efek politis yang timbul akibat pilihan tidak populer. Setidaknya terdapat beberapa logika yang mengarahkan simpulan kepada hal tersebut.
Pertama, program kompensasi dengan bentuk dan model yang sudah ada, terbukti memiliki ketidakefektivan. Sering diketemukan terjadinya ketidaktepatan sasaran (misstargeting), tidak tepat jumlah (missquantity) dan tidak tepat waktu penyaluran (missdelivery) serta beberapa persoalan penyaluran yang lainnya. Bentuk-bentuk penyaluran yang seperti ini memiliki kerentanan tidak hanya kepada diterimanya subsidi tersebut kepada kelompok sasaran sehingga mereka bisa mengatasi secara efektif tingginya kebutuhan hidup akibat kenaikan BBM. Namun juga, bentuk program yang demikian memiliki kerentanan untuk menghasilkan konflik horizontal pada tingkat masyarakat. Adanya kesenjangan kapasitas antara birokrasi penyaluran pada tingkat atas dan pada tingkat terendah menjadikan pengelolaan subsidi ini rentan untuk mengalami distrorsi. Bukan hanya kerentanan akan adanya penyelewengan yang nyata, namun ekspektasi yang tinggi dari masyarakat terhadap penyaluran program itu yang tidak sebanding dengan kapasitas penyaluran tersebut menimbulkan tuntutan yang tidak terimplementasi secara baik oleh implementor, sehingga akhirnya menimbulkan konflik horizontal yang menghasilkan kerugian sosial ekonomi.
Kedua, bentuk program cash transfer dalam model tersebut (membagikan secara langsung) terbukti tidak berkorelasi langsung dengan pemanfaatan konsumsi yang efektif bagi kelompok sasaran yang dimaksud. Fakta yang sering dijumpai adalah dana yang diperoleh oleh masyarakat tersebut digunakan secara bervariasi sesuai dengan keinginan penerimanya. Padahal maksud dari rumusan program ini agar dana tersbeut digunakan secara efektif untuk menutupi selisih biaya hidup yang semakin berjarak dengan kenaikan BBM. Artinya, program dalam format ini justru tidak mampu memberikan solusi jangka panjang yang dapat menggerakkkan kelompok masyarakat miskin agar mampu bergerak dari garis kemiskinan yang semakin menurun akibat implikasi dari kenaikan komoditas konsumsi sebagai bagian dari efek domino kenaikan BBM. Dengan demikian, program-program dalam bentuk seperti ini sebenarnya tidak berkorelasi langsung sebagai bentuk tindakan untuk menangani kemiskinan akibat kenaikan BBM sebagaimana yang dimaksud oleh pemerintah.
Ketiga, format subsidi yang diperuntukkan bagi kelompok terkategori masyarakat miskin yang teridentifikasi sebagai kelompok penderita kenaikan BBM justru akan menciptakan pergeseran kelas yang semakin melebar pada kategori masyarakat miskin tersebut. Dalam kata lain, masyarakat miskin justru akan semakin meningkat. Kenapa?. Jika dilihat secara terkelompok, klasifikasi kategori masyarakat miskin sebagai penerima kompensasi tersebut akan memberikan peluang untuk menambah insentif bagi selisih biaya hidup yang harus ditanggung oleh masing-masing rumah tangga. Sementara itu, terdapat kelompok masyarakat yang berada di luar dari kategori masyarakat miskin tersebut namun tidak tercover oleh subsidi kompensasi ini justru memiliki kerentanan yang juga meningkat. Desakan untuk mengatasi selisih biaya hidup tersebut yang menjadikan kelompok masyarakat menengah ini untuk bergerak masuk ke dalam kategori masyarakat miskin yang nantinya akan menerima kompensasi. Jadi, kebijakan menaikkan BBM dan memberikan kompensasi kepada satu kelompok terendah justru akan menimbulkan efek meningkatknya kuantitas masyarakat miskin dan kemudian berimplikasi terhadap meningkatnya nilai kompensasi yang harus diberikan kepada kelompok tersebut.
Ketiga alur pikir tersebut menunjukkan bahwa kebijakan untuk menyalurkan program-program kompensasi kepada kelompok masyarakat miskin sebagai paket dari kebijakan menaikkan harga BBM bukan merupakan kebijakan yang secara strategis akan mampu mengatasi masalah sosial ekonomi yang timbul akibat tingginya biaya hidup karena meningkatknya harga BBM. Jika menafsirkan bantuan yang diberikan dari program dalam model seperti itu akan meningkatkan akumulasi dana bagi masing-masing kepala keluarga maka bisa dikatakan benar, namun jika mengartikan program-program tadi kemudian akan mampu mengakomodasi kebutuhan hidup keluarga miskin yang jugaakan meningkat secara jangka panjang maka jawabannya adalah tidak tepat.
Jika yang diinginkan adalah menggerakkan masyarakat miskin agar mampu mengatasi masalah ekonomi sebagai akibat dari kenaikan BBM maka dimensi produktivitas kelompok merupakan langkah yang lebih solutif. Menjadikan kelompok masyarakat miskin agar lebih produktif sehingga mereka memiliki kemampuan yang lebih baik untuk meningkatkan daya dukung atas biaya hidup mereka merupakan langkah yang lebih tepat. Memfasilitasi akan lapangan kerja baru dan mengakomodasi kelompok-kelompok dengan keahlian yang minimal dalam kompetisi kerja merupakan langkah stimulasi makro yang dapat lebih menjawab permasalahan akibat masalah kenaikan BBM tersebut. Program-program dalam bentuk ini tidak saja akan mengatasi masalah kesejahteraan ekonomi bagi kelompok masyarakat miskin, namun juga lebih memiliki resiko sosial dalam bentuk konflik horizontal dan vertikal yang minimal. Sehingga implikasi yang dapat dimunculkan kemudian adalah terciptakan pergerakan kelompok sosial yang lebih dinamis dan produktif. Hanya saja, program dalam wujud seperti ini memang tidak akan nampak perubahannya dalam jangka pendek, hal inilah yang menjadikannya berbeda dengan program-program cash transfer yang lebih nampak wujud implementasi dan perubahannya.
Akhirnya, kebijakan adalah persoalan pilihan, dan pilihan dalam aktivitas pemerintahan adalah keputusan politik. Dengan demikian pilihan pemerintah atas dua jenis keputusan ini, menaikkan harga BBM dan program kompensasi bagi kelompok masyarakat miskin merupakan dua pilihan politis yang mencerminkan resiko dan potensi pada masa datang.
Pertama, program kompensasi dengan bentuk dan model yang sudah ada, terbukti memiliki ketidakefektivan. Sering diketemukan terjadinya ketidaktepatan sasaran (misstargeting), tidak tepat jumlah (missquantity) dan tidak tepat waktu penyaluran (missdelivery) serta beberapa persoalan penyaluran yang lainnya. Bentuk-bentuk penyaluran yang seperti ini memiliki kerentanan tidak hanya kepada diterimanya subsidi tersebut kepada kelompok sasaran sehingga mereka bisa mengatasi secara efektif tingginya kebutuhan hidup akibat kenaikan BBM. Namun juga, bentuk program yang demikian memiliki kerentanan untuk menghasilkan konflik horizontal pada tingkat masyarakat. Adanya kesenjangan kapasitas antara birokrasi penyaluran pada tingkat atas dan pada tingkat terendah menjadikan pengelolaan subsidi ini rentan untuk mengalami distrorsi. Bukan hanya kerentanan akan adanya penyelewengan yang nyata, namun ekspektasi yang tinggi dari masyarakat terhadap penyaluran program itu yang tidak sebanding dengan kapasitas penyaluran tersebut menimbulkan tuntutan yang tidak terimplementasi secara baik oleh implementor, sehingga akhirnya menimbulkan konflik horizontal yang menghasilkan kerugian sosial ekonomi.
Kedua, bentuk program cash transfer dalam model tersebut (membagikan secara langsung) terbukti tidak berkorelasi langsung dengan pemanfaatan konsumsi yang efektif bagi kelompok sasaran yang dimaksud. Fakta yang sering dijumpai adalah dana yang diperoleh oleh masyarakat tersebut digunakan secara bervariasi sesuai dengan keinginan penerimanya. Padahal maksud dari rumusan program ini agar dana tersbeut digunakan secara efektif untuk menutupi selisih biaya hidup yang semakin berjarak dengan kenaikan BBM. Artinya, program dalam format ini justru tidak mampu memberikan solusi jangka panjang yang dapat menggerakkkan kelompok masyarakat miskin agar mampu bergerak dari garis kemiskinan yang semakin menurun akibat implikasi dari kenaikan komoditas konsumsi sebagai bagian dari efek domino kenaikan BBM. Dengan demikian, program-program dalam bentuk seperti ini sebenarnya tidak berkorelasi langsung sebagai bentuk tindakan untuk menangani kemiskinan akibat kenaikan BBM sebagaimana yang dimaksud oleh pemerintah.
Ketiga, format subsidi yang diperuntukkan bagi kelompok terkategori masyarakat miskin yang teridentifikasi sebagai kelompok penderita kenaikan BBM justru akan menciptakan pergeseran kelas yang semakin melebar pada kategori masyarakat miskin tersebut. Dalam kata lain, masyarakat miskin justru akan semakin meningkat. Kenapa?. Jika dilihat secara terkelompok, klasifikasi kategori masyarakat miskin sebagai penerima kompensasi tersebut akan memberikan peluang untuk menambah insentif bagi selisih biaya hidup yang harus ditanggung oleh masing-masing rumah tangga. Sementara itu, terdapat kelompok masyarakat yang berada di luar dari kategori masyarakat miskin tersebut namun tidak tercover oleh subsidi kompensasi ini justru memiliki kerentanan yang juga meningkat. Desakan untuk mengatasi selisih biaya hidup tersebut yang menjadikan kelompok masyarakat menengah ini untuk bergerak masuk ke dalam kategori masyarakat miskin yang nantinya akan menerima kompensasi. Jadi, kebijakan menaikkan BBM dan memberikan kompensasi kepada satu kelompok terendah justru akan menimbulkan efek meningkatknya kuantitas masyarakat miskin dan kemudian berimplikasi terhadap meningkatnya nilai kompensasi yang harus diberikan kepada kelompok tersebut.
Ketiga alur pikir tersebut menunjukkan bahwa kebijakan untuk menyalurkan program-program kompensasi kepada kelompok masyarakat miskin sebagai paket dari kebijakan menaikkan harga BBM bukan merupakan kebijakan yang secara strategis akan mampu mengatasi masalah sosial ekonomi yang timbul akibat tingginya biaya hidup karena meningkatknya harga BBM. Jika menafsirkan bantuan yang diberikan dari program dalam model seperti itu akan meningkatkan akumulasi dana bagi masing-masing kepala keluarga maka bisa dikatakan benar, namun jika mengartikan program-program tadi kemudian akan mampu mengakomodasi kebutuhan hidup keluarga miskin yang jugaakan meningkat secara jangka panjang maka jawabannya adalah tidak tepat.
Jika yang diinginkan adalah menggerakkan masyarakat miskin agar mampu mengatasi masalah ekonomi sebagai akibat dari kenaikan BBM maka dimensi produktivitas kelompok merupakan langkah yang lebih solutif. Menjadikan kelompok masyarakat miskin agar lebih produktif sehingga mereka memiliki kemampuan yang lebih baik untuk meningkatkan daya dukung atas biaya hidup mereka merupakan langkah yang lebih tepat. Memfasilitasi akan lapangan kerja baru dan mengakomodasi kelompok-kelompok dengan keahlian yang minimal dalam kompetisi kerja merupakan langkah stimulasi makro yang dapat lebih menjawab permasalahan akibat masalah kenaikan BBM tersebut. Program-program dalam bentuk ini tidak saja akan mengatasi masalah kesejahteraan ekonomi bagi kelompok masyarakat miskin, namun juga lebih memiliki resiko sosial dalam bentuk konflik horizontal dan vertikal yang minimal. Sehingga implikasi yang dapat dimunculkan kemudian adalah terciptakan pergerakan kelompok sosial yang lebih dinamis dan produktif. Hanya saja, program dalam wujud seperti ini memang tidak akan nampak perubahannya dalam jangka pendek, hal inilah yang menjadikannya berbeda dengan program-program cash transfer yang lebih nampak wujud implementasi dan perubahannya.
Akhirnya, kebijakan adalah persoalan pilihan, dan pilihan dalam aktivitas pemerintahan adalah keputusan politik. Dengan demikian pilihan pemerintah atas dua jenis keputusan ini, menaikkan harga BBM dan program kompensasi bagi kelompok masyarakat miskin merupakan dua pilihan politis yang mencerminkan resiko dan potensi pada masa datang.
Kenaikan BBM,, Demo atau Karya??
Kenaikan harga BBM ditanggapi dengan berbagai macam reaksi. Mulai dari demo mahasiswa, baik yang damai ataupun yang berakhir ricuh, kenaikan komoditas lainnya, aksi mogok makan, penyanderaan truk pengangkut BBM, dan masih banyak reaksi yang lainnya. Sebenarnya, bagaimana sih seharusnya reaksi kita dalam menghadapi kenaikan harga BBM ini.??
Sebelumnya, saya ingin mencoba mengulas sejauh pengetahuan saya. Ketika harga minyak dunia melambung dan membebani anggaran nasional karena membengkaknya subsidi BBM, pemerintah mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM untuk mengurangi subsidi tersebut. Kenaikan ini memicu reaksi massa yang saat ini masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kehidupan mereka sebelumya sudah sulit, bagaimana jika ditambah dengan kenaikan harga BBM? Tentu akan semakin menyiksa mereka. Untuk mencoba mengatasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan sebuah solusi, yaitu pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan ini ditujukan bagi warga miskin sebagai kompensasi kenaikan harga BBM tersebut. Namun, sejauh mana keefektifan solusi tersebut? Apakah penyerahan BLT tersebut telah tepat sasaran? Solusi seperti ini rawan sekali penggelapan data yang mengarah terhadap korupsi. Itulah yang dikhawatirkan banyak pihak, termasuk kaum mahasiswa.
Oleh karena itu, ratusan, atau bahkan ribuan mahasiswa turun ke jalan untuk memprotes kenaikan harga BBM. Mereka menuntut pemerintah menepati janjinya untuk tidak menaikkan harga BBM, Aksi demonstrasi seperti ini tidak sedikit yang berakhir dengan keributan atau bentrokan dengan aparat kepolisian. Lalu timbul pertanyaan, apakah masih relevan saat ini memprotes keputusan pemerintah dengan jalan demonstrasi?
Saya ingin mengungkapkan pendapapt dari sudut pandang saya. Menurut saya, sebagai seorang mahasiswa, pemuda (juga di dalamnya mahasiswa) memiliki peranan yang cukup besar dalam menentukan perkembangan suatu bangsa. Banyak pemimpin besar yang memulai karirnya semenjak mereka muda, dan mereka sangat memandang pemnting peranan pemuda yang memiliki semangat dan kekuatan yang sangat tinggi. Banyak peristiwa besar, termasuk di negeri ini, tidak lepas dari peranan pemuda (mahasiswa). Gerakan Budi Utomo dan organisasi sebelum kemerdekaan lainnya, angkatan 45an, angkatan 66, peristiwa Malari, reformasi ‘98, dan berbagai kejadian penting lainnya yang melibatkan mahasiswa. Memang peranan mahasiswa di negeri ini sangatlah besar.
Namun menurut saya, saat ini disaat kemajuan dunia bergerak begitu cepat, tidakselamanya setiap masalah harus diselesaikan dengan cara berdemo. Mungkin akan lebih baik jika mahasiswa yang memiliki semangat dan kekuatan besar turut membantu menyelesaikan masalah dengan memberikan karya nyata yang langsung dapat diterapkan dalam masyarakat. Mahasiswa, disamping berdemo, tentu tidak melupakan statusnya sebagai akademisi untuk membuat karya-karya baru untuk membantu bangsa ini. Akan lebih baik ketika mereka berdemo menuntut kenaikan harga BBM, mahasiswa sambil menyodorkan sebuah solusi, misalkan sebuah sumber energi baru yang dapat menggantikan BBM. Atau mereka membuat sebuah pembangkit listrik tenaga sumber daya yang terbarukan yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap BBM untuk pembangkitan listrik. Dan tentunya masih banyak lagi karya yang saya yakin dapat dibuat oleh mahasiswa kita. Jadi, ketika mahasiswa berteriak-teriak menuntut turunnya harga BBM, mereka juga menawarkan solusi yang tidak hanya berupa usulan kepada pemerintah, tetapi juga karya nyata yang dapat langsung diterapkan dalam masyarakat.
Kenaikan BBM,, Demo atau Karya??
Kenaikan harga BBM ditanggapi dengan berbagai macam reaksi. Mulai dari demo mahasiswa, baik yang damai ataupun yang berakhir ricuh, kenaikan komoditas lainnya, aksi mogok makan, penyanderaan truk pengangkut BBM, dan masih banyak reaksi yang lainnya. Sebenarnya, bagaimana sih seharusnya reaksi kita dalam menghadapi kenaikan harga BBM ini.??
Sebelumnya, saya ingin mencoba mengulas sejauh pengetahuan saya. Ketika harga minyak dunia melambung dan membebani anggaran nasional karena membengkaknya subsidi BBM, pemerintah mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM untuk mengurangi subsidi tersebut. Kenaikan ini memicu reaksi massa yang saat ini masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kehidupan mereka sebelumya sudah sulit, bagaimana jika ditambah dengan kenaikan harga BBM? Tentu akan semakin menyiksa mereka. Untuk mencoba mengatasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan sebuah solusi, yaitu pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan ini ditujukan bagi warga miskin sebagai kompensasi kenaikan harga BBM tersebut. Namun, sejauh mana keefektifan solusi tersebut? Apakah penyerahan BLT tersebut telah tepat sasaran? Solusi seperti ini rawan sekali penggelapan data yang mengarah terhadap korupsi. Itulah yang dikhawatirkan banyak pihak, termasuk kaum mahasiswa.
Oleh karena itu, ratusan, atau bahkan ribuan mahasiswa turun ke jalan untuk memprotes kenaikan harga BBM. Mereka menuntut pemerintah menepati janjinya untuk tidak menaikkan harga BBM, Aksi demonstrasi seperti ini tidak sedikit yang berakhir dengan keributan atau bentrokan dengan aparat kepolisian. Lalu timbul pertanyaan, apakah masih relevan saat ini memprotes keputusan pemerintah dengan jalan demonstrasi?
Saya ingin mengungkapkan pendapapt dari sudut pandang saya. Menurut saya, sebagai seorang mahasiswa, pemuda (juga di dalamnya mahasiswa) memiliki peranan yang cukup besar dalam menentukan perkembangan suatu bangsa. Banyak pemimpin besar yang memulai karirnya semenjak mereka muda, dan mereka sangat memandang pemnting peranan pemuda yang memiliki semangat dan kekuatan yang sangat tinggi. Banyak peristiwa besar, termasuk di negeri ini, tidak lepas dari peranan pemuda (mahasiswa). Gerakan Budi Utomo dan organisasi sebelum kemerdekaan lainnya, angkatan 45an, angkatan 66, peristiwa Malari, reformasi ‘98, dan berbagai kejadian penting lainnya yang melibatkan mahasiswa. Memang peranan mahasiswa di negeri ini sangatlah besar.
Namun menurut saya, saat ini disaat kemajuan dunia bergerak begitu cepat, tidakselamanya setiap masalah harus diselesaikan dengan cara berdemo. Mungkin akan lebih baik jika mahasiswa yang memiliki semangat dan kekuatan besar turut membantu menyelesaikan masalah dengan memberikan karya nyata yang langsung dapat diterapkan dalam masyarakat. Mahasiswa, disamping berdemo, tentu tidak melupakan statusnya sebagai akademisi untuk membuat karya-karya baru untuk membantu bangsa ini. Akan lebih baik ketika mereka berdemo menuntut kenaikan harga BBM, mahasiswa sambil menyodorkan sebuah solusi, misalkan sebuah sumber energi baru yang dapat menggantikan BBM. Atau mereka membuat sebuah pembangkit listrik tenaga sumber daya yang terbarukan yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap BBM untuk pembangkitan listrik. Dan tentunya masih banyak lagi karya yang saya yakin dapat dibuat oleh mahasiswa kita. Jadi, ketika mahasiswa berteriak-teriak menuntut turunnya harga BBM, mereka juga menawarkan solusi yang tidak hanya berupa usulan kepada pemerintah, tetapi juga karya nyata yang dapat langsung diterapkan dalam masyarakat.
Monopoli Penyiaran Mengancam Pemilu 2009
“Industri penyiaran bukan industri sepatu melainkan industri khusus”. Itulah istilah yang dilontarkan Amir Effendi Siregar, anggota Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) dalam berbagai kesempatan.
Istilah itu juga yang menjadi “tag” somasi terbuka MPPI kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh. Somasi juga ditembuskan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla, 29 Oktober 2007.
Akibat somasi MPPI ini, isu monopoli media penyiaran khususnya televisi terus menggelinding dan tak terbendung. Kantor Menkominfo, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi I DPR kembali beramai-ramai memelototi Undang-undang 32/2002 tentang Penyiaran dan peraturan turunannya.
Perbedaan pendapat pun terjadi. Tapi lahirnya kesadaran bersama bahwa industri penyiaran harus berbenah dan telah terjadi kesalahan fatal, patut mendapat apresiasi. Pemerintah selama ini tidak tegas dan telah membiarkan industri televisi berkembang dalam kelompok-kelompok pemilik modal yang dalam istilah pengamat politik Eep Saefulloh Fatah dikenal 4L (Loe Lagi Loe Lagi).
Sebagai gambaran, Grup Media Nusantara Citra (MNC) memiliki RCTI, TPI dan Global TV. Grup Para memiliki Trans TV dan Trans 7. Surya Citra Media (SCM) menguasai SCTV, O Channel dan dalam waktu dekat juga akan menguasai Indosiar.
Sementara Grup Bakrie memiliki ANTV dan TVOne serta memiliki kekerabatan dengan televisi lokal JakTV. Ini karena salah seorang pemilik saham TVOne juga memiliki saham di JakTV.
Perbedaan Memahami Monopoli
Konsentrasi kepemilikan dan pemilikan silang ujung-ujungnya adalah monopoli. Apalagi kalau mau memakai istilah “ekstreme” yang diperkenalkan MPPI bahwa memiliki satu frekuennsi saja sudah monopoli.
Logika yang digunakan MPPI sangat berdasar karena memang frekuensi itu adalah ranah publik atau domain publik ciptaan Tuhan. Setelah seseorang atau kelompok usaha masuk ke frekuensi otomatis orang atau kelompok lain tidak bisa menggunakan, memiliki atau menguasainya. Inilah hakikat monopoli yang sebenarnya. Istilah ini sangat jauh berbeda dengan monopoli dalam pengertian UU 5/1999 tentang Antimonopoli.
Monopoli dalam industri penyiaran tidak bisa dilihat dari kaca mata industri sepatu yang dapat dihitung secara kuantitatif. Misalnya sebuah produk bermerak A menguasai pasar 50 persen lebih itu sudah sangat jelas dikatakan monopoli.
Sedangkan untuk industri penyiaran, monopoli tidak bisa dilihat hanya secara kuantitatif tetapi juga secara kualitatif. Karena dalam industri penyiaran ada monopoli yang sifatnya laten atau ideologis. Pemilik tidak hanya memiliki kepentingan ekonomi tetapi juga kepentingan ideologi. Kendati pada era sekarang kepentingan ideologi ujung-ujungnya juga kepentingan ekonomi, yaitu neoliberal.
Cengkeraman Kapitalis
Kasus pemilik modal memanfaatkan televisi sudah terang benderang di Indonesia. Mereka tidak lagi menyusup lewat pembingkaian berita (framing) tetapi sudah vulgar melalui blocking time seperti membuat talk show pesanan.
Contoh pemilik modal melindungi kepentingan kelompok usahanya lewat televisi adalah kasus ANTV dan Lativi (sekarang TVOne), milik kelompok Bakrie.
Dalam memberitakan semburan lumpur panas di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, sangat terlihat kedua televisi ini menggunakan framing sesuai dengan kepentingan pemilik modal.
ANTV dan TVOne memilih menggunakan istilah “Lumpur Porong”. Sedangkan televisi lain menggunakan frasa “Lumpur Lapindo”. Kedua istilah ini dalam kajian framing memiliki tujuan berbeda yang sangat substansial.
Dalam istilah Lumpur Sidoarjo, pemilik modal secara sistematis mengalihkan atau menggeser tanggung jawab penanganan lumpur. Dalam istilah Lumpur Sidoarjo, yang harus bertanggung jawab berarti Pemda Sidoarjo. Sedangkan dalam istilah Lumpur Lapindo berarti yang harus bertanggung jawab adalah PT Lapindo Brantas.
Sedangkan pemilik modal memanfaatkan media lewat talk show dimanfaatkan dengan sempurna oleh RCTI, SCTV dan Metro TV. Kasus RCTI terjadi pada Juni 2006 saat ramai-ramainya kasus Negotiable Certificate of Deposit (NCD) bodong senilai 28 juta dolar AS dari Unibank ke PT Citra Marga Nusaphala Persada yang melibatkan Hary Iswanto Tanoesoedibjo. Bos besar ini adalah juragan MNC yang menaungi RCTI, TPI dan Global TV.
RCTI sampai membuat program khusus untuk menghadang “propaganda hitam” atas juragan mereka. Program berkedok acara bincang-bincang itu ditayangkan untuk meng-counter berita-berita hitam di media lainnya dengan menghadirkan narasumber yang senada dan seirama dengan sang bos.
Kasus yang sama juga terjadi di Metro TV. Seorang produser pernah berkisah dengan kesal lantaran banyak topik liputan di medianya tidak bisa ditayangkan karena terkait kepentingan bisnis dan politik Surya Paloh, bos besar di Grup Media Indonesia.
Contoh yang sangat gamblang bisa dilihat dari framing program bincang-bincang Save Our Nation yang dibawakan Rizal Mallarangeng. Ia sebagai pengendali bincang-bincang sangat jelas dalam mengarahkan pertanyaan yang sangat propemerintah.
Hal serupa juga dilakukan SCTV pada Januari 2008 dalam bincang-bincang yang dirancang untuk menghormati almarhum bekas Presiden Soeharto. Narasumber yang dipilih seperti paduan suara mulai dari Moerdiono, Mohammad Assegaf, hingga Titiek Soeharto.
Sedangkan Adnan Buyung Nasution yang pernah dizalimi Orde Baru—seharusnya berbicara di segmen berikutnya—memilih keluar sebelum waktunya. Alasanya, pembicaraan sangat tidak seimbang dan hanya hujan pujian kepada Soeharto karena yang datang memang kroninya.
Pemilu 2009
Contoh-contoh di atas sudah bisa menjadi bukti kekhawatiran MPPI akibat sejumlah pemilik modal “mengakali” UU Penyiaran lewat merger, pengalihan saham, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan silang dan apapun namanya. Ujung-ujungnya sama saja, monopoli. Kelompok yang rugi bukan pemerintah atau KPI tetapi jelas-jelas masyarakat.
Media penyiaran yang seharusnya menjadi public sphere menurut konsep filsuf Habermas (The Structural Transformation of the Public Sphere, 1989), malah menjadi ranah sekelompok orang atau elite tertentu untuk “berpesta”. Lebih bahayanya lagi bila pemilik modal berkongsi dengan kekuasaan atau partai tertentu. Apalagi Pemilu 2009 sudah diambang pintu.
Lihat saja, para elite nasional dengan mendompleng Seabad Hari Kebangkitan Nasional begitu narsis, menjual diri lewat iklan di televisi. Bahkan ada pemimpin partai untuk “jualan diri” (bukan jualan konsep) sampai menghabiskan dana Rp 20 miliar di sebelas stasiun televisi. Itu yang vulgar lewat iklan, lebih bahaya lagi kalau dana itu masuk ke news room yang mendanai agenda setting media.
Saya pikir bukan sebuah utopia untuk membangun penyiaran Indonesia yang berkonsep diversity of ownership, diversity of content dan diversity of voice. Syaratnya, pemerintah harus tegas untuk menindak secara hukum pemilik modal yang melanggar UU Penyiaran.
Selama ini pengelola televisi ketika diusik tuduhan monopoli selalu berdalih bahwa perusahannya tidak melanggar UU Perseroan dan UU Antimonopoli. Jawaban pemerintah sebenarnya sangat gampang, lho Anda itu mendapat izin mendirikan televisi itu bukan dari UU Perseroan atau UU Antimonopoli tetapi dari UU Penyiaran.
Dari awal, sejatinya pemilik televisi itu sudah kontrak mati dengan UU Penyiaran. Mereka tidak boleh merger, menjual saham, memiliki dua televisi di satu provinsi, boleh dua tapi beda provinsi. Terus bila tidak mampu menyelenggarakan penyiaran, izin yang telah diperoleh dikembalikan lagi ke negara.
Jadi, sudah sangat jelas bahwa industri penyiaran memang beda dengan industri sepatu, Bung![]
Istilah itu juga yang menjadi “tag” somasi terbuka MPPI kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh. Somasi juga ditembuskan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla, 29 Oktober 2007.
Akibat somasi MPPI ini, isu monopoli media penyiaran khususnya televisi terus menggelinding dan tak terbendung. Kantor Menkominfo, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi I DPR kembali beramai-ramai memelototi Undang-undang 32/2002 tentang Penyiaran dan peraturan turunannya.
Perbedaan pendapat pun terjadi. Tapi lahirnya kesadaran bersama bahwa industri penyiaran harus berbenah dan telah terjadi kesalahan fatal, patut mendapat apresiasi. Pemerintah selama ini tidak tegas dan telah membiarkan industri televisi berkembang dalam kelompok-kelompok pemilik modal yang dalam istilah pengamat politik Eep Saefulloh Fatah dikenal 4L (Loe Lagi Loe Lagi).
Sebagai gambaran, Grup Media Nusantara Citra (MNC) memiliki RCTI, TPI dan Global TV. Grup Para memiliki Trans TV dan Trans 7. Surya Citra Media (SCM) menguasai SCTV, O Channel dan dalam waktu dekat juga akan menguasai Indosiar.
Sementara Grup Bakrie memiliki ANTV dan TVOne serta memiliki kekerabatan dengan televisi lokal JakTV. Ini karena salah seorang pemilik saham TVOne juga memiliki saham di JakTV.
Perbedaan Memahami Monopoli
Konsentrasi kepemilikan dan pemilikan silang ujung-ujungnya adalah monopoli. Apalagi kalau mau memakai istilah “ekstreme” yang diperkenalkan MPPI bahwa memiliki satu frekuennsi saja sudah monopoli.
Logika yang digunakan MPPI sangat berdasar karena memang frekuensi itu adalah ranah publik atau domain publik ciptaan Tuhan. Setelah seseorang atau kelompok usaha masuk ke frekuensi otomatis orang atau kelompok lain tidak bisa menggunakan, memiliki atau menguasainya. Inilah hakikat monopoli yang sebenarnya. Istilah ini sangat jauh berbeda dengan monopoli dalam pengertian UU 5/1999 tentang Antimonopoli.
Monopoli dalam industri penyiaran tidak bisa dilihat dari kaca mata industri sepatu yang dapat dihitung secara kuantitatif. Misalnya sebuah produk bermerak A menguasai pasar 50 persen lebih itu sudah sangat jelas dikatakan monopoli.
Sedangkan untuk industri penyiaran, monopoli tidak bisa dilihat hanya secara kuantitatif tetapi juga secara kualitatif. Karena dalam industri penyiaran ada monopoli yang sifatnya laten atau ideologis. Pemilik tidak hanya memiliki kepentingan ekonomi tetapi juga kepentingan ideologi. Kendati pada era sekarang kepentingan ideologi ujung-ujungnya juga kepentingan ekonomi, yaitu neoliberal.
Cengkeraman Kapitalis
Kasus pemilik modal memanfaatkan televisi sudah terang benderang di Indonesia. Mereka tidak lagi menyusup lewat pembingkaian berita (framing) tetapi sudah vulgar melalui blocking time seperti membuat talk show pesanan.
Contoh pemilik modal melindungi kepentingan kelompok usahanya lewat televisi adalah kasus ANTV dan Lativi (sekarang TVOne), milik kelompok Bakrie.
Dalam memberitakan semburan lumpur panas di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, sangat terlihat kedua televisi ini menggunakan framing sesuai dengan kepentingan pemilik modal.
ANTV dan TVOne memilih menggunakan istilah “Lumpur Porong”. Sedangkan televisi lain menggunakan frasa “Lumpur Lapindo”. Kedua istilah ini dalam kajian framing memiliki tujuan berbeda yang sangat substansial.
Dalam istilah Lumpur Sidoarjo, pemilik modal secara sistematis mengalihkan atau menggeser tanggung jawab penanganan lumpur. Dalam istilah Lumpur Sidoarjo, yang harus bertanggung jawab berarti Pemda Sidoarjo. Sedangkan dalam istilah Lumpur Lapindo berarti yang harus bertanggung jawab adalah PT Lapindo Brantas.
Sedangkan pemilik modal memanfaatkan media lewat talk show dimanfaatkan dengan sempurna oleh RCTI, SCTV dan Metro TV. Kasus RCTI terjadi pada Juni 2006 saat ramai-ramainya kasus Negotiable Certificate of Deposit (NCD) bodong senilai 28 juta dolar AS dari Unibank ke PT Citra Marga Nusaphala Persada yang melibatkan Hary Iswanto Tanoesoedibjo. Bos besar ini adalah juragan MNC yang menaungi RCTI, TPI dan Global TV.
RCTI sampai membuat program khusus untuk menghadang “propaganda hitam” atas juragan mereka. Program berkedok acara bincang-bincang itu ditayangkan untuk meng-counter berita-berita hitam di media lainnya dengan menghadirkan narasumber yang senada dan seirama dengan sang bos.
Kasus yang sama juga terjadi di Metro TV. Seorang produser pernah berkisah dengan kesal lantaran banyak topik liputan di medianya tidak bisa ditayangkan karena terkait kepentingan bisnis dan politik Surya Paloh, bos besar di Grup Media Indonesia.
Contoh yang sangat gamblang bisa dilihat dari framing program bincang-bincang Save Our Nation yang dibawakan Rizal Mallarangeng. Ia sebagai pengendali bincang-bincang sangat jelas dalam mengarahkan pertanyaan yang sangat propemerintah.
Hal serupa juga dilakukan SCTV pada Januari 2008 dalam bincang-bincang yang dirancang untuk menghormati almarhum bekas Presiden Soeharto. Narasumber yang dipilih seperti paduan suara mulai dari Moerdiono, Mohammad Assegaf, hingga Titiek Soeharto.
Sedangkan Adnan Buyung Nasution yang pernah dizalimi Orde Baru—seharusnya berbicara di segmen berikutnya—memilih keluar sebelum waktunya. Alasanya, pembicaraan sangat tidak seimbang dan hanya hujan pujian kepada Soeharto karena yang datang memang kroninya.
Pemilu 2009
Contoh-contoh di atas sudah bisa menjadi bukti kekhawatiran MPPI akibat sejumlah pemilik modal “mengakali” UU Penyiaran lewat merger, pengalihan saham, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan silang dan apapun namanya. Ujung-ujungnya sama saja, monopoli. Kelompok yang rugi bukan pemerintah atau KPI tetapi jelas-jelas masyarakat.
Media penyiaran yang seharusnya menjadi public sphere menurut konsep filsuf Habermas (The Structural Transformation of the Public Sphere, 1989), malah menjadi ranah sekelompok orang atau elite tertentu untuk “berpesta”. Lebih bahayanya lagi bila pemilik modal berkongsi dengan kekuasaan atau partai tertentu. Apalagi Pemilu 2009 sudah diambang pintu.
Lihat saja, para elite nasional dengan mendompleng Seabad Hari Kebangkitan Nasional begitu narsis, menjual diri lewat iklan di televisi. Bahkan ada pemimpin partai untuk “jualan diri” (bukan jualan konsep) sampai menghabiskan dana Rp 20 miliar di sebelas stasiun televisi. Itu yang vulgar lewat iklan, lebih bahaya lagi kalau dana itu masuk ke news room yang mendanai agenda setting media.
Saya pikir bukan sebuah utopia untuk membangun penyiaran Indonesia yang berkonsep diversity of ownership, diversity of content dan diversity of voice. Syaratnya, pemerintah harus tegas untuk menindak secara hukum pemilik modal yang melanggar UU Penyiaran.
Selama ini pengelola televisi ketika diusik tuduhan monopoli selalu berdalih bahwa perusahannya tidak melanggar UU Perseroan dan UU Antimonopoli. Jawaban pemerintah sebenarnya sangat gampang, lho Anda itu mendapat izin mendirikan televisi itu bukan dari UU Perseroan atau UU Antimonopoli tetapi dari UU Penyiaran.
Dari awal, sejatinya pemilik televisi itu sudah kontrak mati dengan UU Penyiaran. Mereka tidak boleh merger, menjual saham, memiliki dua televisi di satu provinsi, boleh dua tapi beda provinsi. Terus bila tidak mampu menyelenggarakan penyiaran, izin yang telah diperoleh dikembalikan lagi ke negara.
Jadi, sudah sangat jelas bahwa industri penyiaran memang beda dengan industri sepatu, Bung![]
Pengertian Demokrasi dan Hubungannya dengan PILKADA
Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos, yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat, untuk rakyat. Pemerintahan yang kewenangannya pada rakyat. Semua anggota masyarakat (yang memenuhi syarat) dikutsertakan dalam kehidupan kenegaraan dalam aktivitas Pemilu. Pelaksanaan dari demokrasi ini telah dilakukan dari dahulu di berbagai daerah di
Landasan Hukum Pilkada.
Indonsia pertama kali dalam melaksanakan Pemilu pada akhir 1955 yang diikuti oleh banyak partai ataupun perseorangan. Dan pada tahun 2004 telah dilaksanakan pemilu secara langsung untuk memilih wakil wakil rakyat serta presiden dan wakilnya. Dan sekarang ini mulai bulan juni 2005 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah atau sering disebut pilkada langsung. Pilkada ini merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat.
- Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, bahkan kepada desa selama ini telah dilakukan secara langsung.
- Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945. Seperti telah diamanatkan pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Gubenur, Bupati dan Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupatenm dan
- Pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat (civic education). Ia menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya.
- Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal dihasilkan dalam pilkada langsung 2005, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan.
- Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Disadari atau tidak, stock kepemimpinan nasional amat terbatas. Dari jumlah penduduk yang lebih dari 200 juta, jumlah pemimpin yang kita miliki hanya beberapa. Mereka sebagian besar para pemimpin partai politik besar yang memenangi Pemilu 2004. karena itu, harapan akan lahirnya pemimpin nasional justru dari pilkada langsung ini.
C. Pelaksanaan Pilkada di Indonesia
Pilkada ini ditujukan untuk memilih Kepala daerah di 226 wilayah yang tersebar dalam 11 provinsi dan 215 di kabupaten dan kota. Rakyat memilih kepala daerah masing-masing secara langsung dan sesuai hati nurani masing-masing. Dengan begini diharapkan dapat terlaksana dengan demokratis. Mulai dari seleksi bakal calon, persiapan kertas suara, hingga pelaksanaan pilkada ini.
Dalam pelaksanaannya selalu saja ada masalah yang timbul. Sering kali ditemukan pemakaian ijazah palsu oleh bakal calon. Hal ini sangat memprihatinkan sekali. Seandainya calon tersebut dapat lolos bagaimana nantinya daerah tersebut karena telah dipimpin oleh orang yang bermental korup. Karena mulai dari awal saja sudah menggunakan cara yang tidak benar. Dan juga biaya untuk menjadi calon yang tidak sedikit, jika tidak ikhlas ingin memimpin maka tindakan yang pertama adalah mencari cara bagaimana supaya uangnya dapat segera kembali atau “balik modal” ini sangat berbahaya sekali.
Dalam pelaksanaan pilkada ini pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Seringkali bagi pihak yang kalah tidak dapat menerima kekalahannya dengan lapang dada. Sehingga dia akan mengerahkan
Selain masalah dari para bakal calon, terdapat juga permasalahan yang timbul dari KPUD setempat. Misalnya saja di
Dalam pelaksanaan pilkada di lapangan banyak sekali ditemukan penyelewengan. Kecurangan ini dilakukan oleh para bakal calon seperti :
1. Money Politik
Sepertinya money politik ini selalu saja menyertai dalam setiap pelaksanaan Pilkada. Dengan memanfaatkan masalah ekonomi masyarakat yang cenderung masih rendah, maka dengan mudah mereka dapat diperalat dengan mudah. Contoh yang nyata saja yaitu dilingkungan penulis yaitu desa karangwetan. Tegaltirto, Berbah, Sleman, juga terjadi hal tersebut. Yaitu salah satu dari kader bakal calon membagi-bagikan uang kepada masyarakatdengan syarat harus memilih bakal calon tertentu. Tapi memang dengan uang dapat membeli segalanya. Dengan masih rendahnya tingkat pendidikan seseorang maka dengan mudah orang itu dapat diperalat dan diatur dengan mudah hanya karena uang. jadi sangat rasional sekali jika untuk menjadi calon kepala daerah harus mempunyai uang yang banyak. Karena untuk biaya ini, biaya itu.
2. Intimidasi
Intimidasi ini juga sangat berbahaya. Sebagai contoh juga yaitu di daerah penulis oknum pegawai pemerintah melakukan intimidasi terhadap warga agar mencoblos salah satu calon. Hal ini sangat menyelewengkan sekali dari aturan pelaksanaan pemilu.
3. Pendahuluan start kampanye
Tindakan ini paling sering terjadi. Padahal sudah sangat jelas sekali aturan-aturan yang berlaku dalam pemilu tersebut. Berbagai cara dilakukan seperti pemasangan baliho, spanduk, selebaran. Sering juga untuk bakal calon yang merupakan kepala daerah saat itu melakukan kunjungan keberbagai daerah. Kunjungan ini intensitasnya sangat tinggi ketika mendekati pemilu. Ini sangat berlawanan yaitu ketika sedang memimpin dulu. Selain itu media TV lokal sering digunakan sebagai media kampanye. Bakal calon penyampaikan visi misinya dalam acara tersebut padahal jadwal pelaksanaan kampanye belum dimulai.
4. Kampanye negatif
Kampanye negatif ini dapat timbul karena kurangnya sosialisasi bakal calon kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat masih sangat kurang terhadap pentingnya informasi. Jadi mereka hanya “manut” dengan orang yang disekitar mereka yang menjadi panutannya. Kampanye negatif ini dapat mengarah dengan munculnya fitnah yang dapat merusak integritas daerah tersebut.
Dalam melaksanakan sesuatu pasti ada kendala yang harus dihadapi. Tetapi bagaimana kita dapat meminimalkan kendala-kendala itu. Untuk itu diperlukan peran serta masyarakat karena hal ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja. Untuk menanggulangi permasalahan yang timbul karena pemilu antara lain :
1. Seluruh pihak yang ada baik dari daerah sampai pusat, bersama-sama menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pilkada ini. Tokoh-tokoh masyarakat yang merupakan panutan dapat menjadi suri tauladan bagi masyarakat. Dengan ini maka dapat menghindari munculnya konflik.
2. Semua warga saling menghargai pendapat. Dalam berdemokrasi wajar jika muncul perbedaan pendapat. Hal ini diharapkan tidak menimbulkan konflik. Dengan kesadaran menghargai pendapat orang lain, maka pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan lancar.
3. Sosialisasi kepada warga ditingkatkan. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi akurat. Sehingga menghindari kemungkinan fitnah terhadap calon lain.
4. Memilih dengan hati nurani. Dalam memilih calon kita harus memilih dengan hati nurani sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Sehingga prinsip – prinsip dari pemilu dapat terlaksana dengan baik.
Kamis, 22 Mei 2008
cara komunikasi tanpa berdebat
ada 13 cara komunikasi yg baik tanpa hrs berdebat:
1. jgn suka berasumsi terutama dlm situasi sulit/sensitif
2. jgn selalu merasa paling benar
krn tujuan komunikasi kan utk saling mengerti, jd jgn pernah
komunikasi hanya krn ingin menjadi paling benar
3. selalu mengungkit masalah lama
kecuali jika diperlukan utk memberikan penjelasan
4. minta dipuji
5. menguniversalkan pendapat pribadi
6. jgn bikin pasangan bingung
hrs berpikiran positif n sadar bhw lawan bicara kita
berusaha jujur walaupun caranya terbatas n tdk efektif
7. selalu membandingkan
perlakukan setiap org spt anda ingin diperlakukan
8. tdk berprilaku negatif yg dramatis
yang diperlukan adalah ketenangan, kepala dingin, dan
membicarakan masalah tanpa rasa marah
9. tdk menggunakan bhs negatif (bhs emosional yg negatif)
krn bhs ini tidak memberikan jalan keluar
10. tdk menghargai sikap positif
bila Anda meminta sesuatu dan akhirnya
mendapatkannya, hargai dan jangan mencelanya.
Sebaliknya, katakan terima kasih karena ia telah
bersedia memenuhi permintaan Anda. Hargai usahanya.
11. bersikap sama n sejajar
bila merasa salah, minta maaf dan minta lawan bicara
anda mengoreksinya.
12. jgn berbohong
apakah Anda senang bila dibohongi? jika tdk maka
pastikan anda jujur. Kejujuran merupakan cara yang
terbaik dan hanya satu-satunya cara untuk meyakinkan
bahwa anda mendapatkan apa yang anda perlukan
13. tdk membiarkan campur tangan dari luar
tidak ada gunanya membicarakan masalah seseorang
kepada orang lain sebelum Anda menyelesaikan
1. jgn suka berasumsi terutama dlm situasi sulit/sensitif
2. jgn selalu merasa paling benar
krn tujuan komunikasi kan utk saling mengerti, jd jgn pernah
komunikasi hanya krn ingin menjadi paling benar
3. selalu mengungkit masalah lama
kecuali jika diperlukan utk memberikan penjelasan
4. minta dipuji
5. menguniversalkan pendapat pribadi
6. jgn bikin pasangan bingung
hrs berpikiran positif n sadar bhw lawan bicara kita
berusaha jujur walaupun caranya terbatas n tdk efektif
7. selalu membandingkan
perlakukan setiap org spt anda ingin diperlakukan
8. tdk berprilaku negatif yg dramatis
yang diperlukan adalah ketenangan, kepala dingin, dan
membicarakan masalah tanpa rasa marah
9. tdk menggunakan bhs negatif (bhs emosional yg negatif)
krn bhs ini tidak memberikan jalan keluar
10. tdk menghargai sikap positif
bila Anda meminta sesuatu dan akhirnya
mendapatkannya, hargai dan jangan mencelanya.
Sebaliknya, katakan terima kasih karena ia telah
bersedia memenuhi permintaan Anda. Hargai usahanya.
11. bersikap sama n sejajar
bila merasa salah, minta maaf dan minta lawan bicara
anda mengoreksinya.
12. jgn berbohong
apakah Anda senang bila dibohongi? jika tdk maka
pastikan anda jujur. Kejujuran merupakan cara yang
terbaik dan hanya satu-satunya cara untuk meyakinkan
bahwa anda mendapatkan apa yang anda perlukan
13. tdk membiarkan campur tangan dari luar
tidak ada gunanya membicarakan masalah seseorang
kepada orang lain sebelum Anda menyelesaikan
menghitung dan menentukan masa subur
Ingin segera menimang momongan? Lakukan hubungan intim saat masa subur. Berikut, berbagai cara menghitung masa subur.
Supaya hamil, harus ada sel telur yang siap dibuahi. Adanya sel telur ini menunjukkan masa subur seorang wanita. Tetapi,bagaimana kita bisa mengetahui masa subur tersebut agar tidak meleset, sehingga bisa terjadi konsepsi (pembuahan)? “Masa subur bisa diketahui dengan menghitung dari periode menstruasi, perubahan lendir, dan perubahan suhu tubuh basal,” terang dr. Lastiko Bramantyo, Sp.OG, dari RSIA Hermina Jatinegara. Sebenarnya tak terlalu sukar untuk melacaknya sendiri. Hanya saja memerlukan kecermatan. Yang juga tak kalah penting, mau bersabar agar diperoleh hasil yang lebih akurat. Minimal, pelacakan ini dilakukan beberapa kali dalam beberapa bulan.
SIKLUS HAID
Melacak masa subur bisa dilakukan melalui hitungan siklus haid/menstruasi. Masa subur akan amat mudah terlacak jika haid kita selalu teratur setiap bulannya. Siklus yang normal, terang Lastiko, berjalan antara 28-30 hari. Ada pula ahli yang berpendapat, antara 22-35 hari. “Dengan demikian, sel telur keluar pada pertengahan siklus, sekitar hari ke-14 sampai ke-16 dihitung dari hari pertama menstruasi,” terang Lastiko.
Jadi, 3 hari sebelum hari ke-14 dan 3 hari setelah hari ke-16 adalah masa yang memungkinkan bagi sel telur untuk dibuahi. Perhitungan ini berdasarkan kemungkinan sel sperma yang bisa bertahan hidup sampai 72 jam sebelum mencapai sel telur.
Siklus normal 28 hari, pertengahan siklusnya hari ke-14 (28: 2). Berarti masa suburnya, tiga hari sebelum hari ke-14, yaitu hari ke-11 (14-3) dan tiga hari setelah hari ke-14, yaitu hari ke-17 (14+3). Jadi, masa subur berlangsung antara hari ke-11 sampai hari ke-17 (7 hari) dari suatu siklus wanita yang normal. Misalnya, kita datang bulan pada tanggal 1. Nah, masa subur adalah tanggal 11 (14-3) sampai 19 (16+3) pada bulan tersebut. Pada mereka yang haidnya tidak teratur (siklus kurang dari 28 hari), maka masa subur diperhitungkan dari jadwal menstruasi yang akan datang.
Umumnya sel telur akan keluar pada 14 atau 16 hari sebelum haid yang berikut. Misalnya, perkiraan menstruasi yang akan datang tanggal 18 Agustus. Diperkirakan sel telur akan keluar pada tanggal 2 dan 4 Agustus (18-14 hari mundur = 4 Agustus, dan 18-16 hari mundur = 2 Agustus). Berarti masa subur berlangsung antara 31 Juli (2 Agustus - 3 hari sebelum) sampai 7 Agustus (4 Agustus + 3 hari sesudah). Jika siklus haid sama sekali tidak teratur, diperlukan data siklus minimal 6 bulan sampai setahun. Kemudian dihitung dengan memakai rumus Ogino Knouss. Dicari siklus yang paling pendek berapa hari dan siklus paling panjang berapa hari. Masa subur ditentukan berdasarkan siklus terpendek - 18, siklus terpanjang - 11. Contoh, siklus terpanjang 40 hari, siklus terpendek 28 hari. Maka, 40-11 = 29 dan 28-18 = 10. Jadi, perkiraan masa suburnya hari ke-10 dihitung sejak menstruasi pertama sampai hari ke-29. Masa suburnya memang menjadi lebih panjang, tetapi tidak bisa diperkirakan kepastian yang paling mendekati.
Ini disebabkan menstruasi yang kacau sehingga sulit diketahui, kapan persisnya perkiraan keluarnya sel telur. Seorang wanita yang siklus menstruasinya kacau sebaiknya memeriksakan diri ke dokter untuk mencari penyebab dan melakukan pengobatan. Dengan demikian, bisa diketahui masa suburnya.
GETAH LENDIR SERVIKS
Masa subur juga bisa diketahui lewat pemeriksaan getah lendir (mukus) mulut rahim (serviks). Ini pun dapat kita lakukan sendiri. Caranya, lendir dari mulut rahim diperiksa setiap hari. Pada masa subur terjadi perubahan yang bersifat spinbarkeit. Lendir lentur, tidak terputus jika dipegang, dan lengket seperti agar-agar. Kalau mau lebih pasti, lendir ini bisa diperiksa ahli pada objek gelas dibawah mikroskop. Lendir yang terjadi pada masa subur, akan terlihat berbentuk seperti daun pakis.
UKUR SUHU
Cara lain yang bisa ditempuh adalah mengukur suhu tubuh basal. Saat ovulasi, sel telur dilontarkan dari kantung yang matang. Selanjutnya, tempat asal sel telur tadi (korpus luteum) memproduksi hormon progesteron yang bertugas menyiapkan jaringan dalam rahim untuk menerima sel telur yang telah dibuahi.
Terbentuknya progesteron ini mengakibatkan kenaikan suhu tubuh. Lakukan pengukuran suhu badan pada pagi hari setelah bangun tidur dan sebelum melakukan aktivitas apa pun, seperti turun dari tempat tidur, ke kamar mandi, makan, atau minum. Kerjakan setiap hari pada jam yang sama selama tiga bulan. Gunakan termometer yang dimasukkan ke dalam mulut atau dubur (bukan yang dijepit di ketiak). Letakkan termometer di bawah lidah selama 5-6 menit. Tutup mulut selama pengukuran berlangsung. Catatlah perubahan suhu yang terjadi setiap hari. Jangan lupa untuk menghubungkan catatan hari ini dengan hari-hari berikutnya, sehingga membentuk kurva. Pada saat ovulasi, akan terlihat, mula-mula grafik turun sedikit dari perhitungan hari sebelumnya. Kemudian akan naik dengan beda paling dua derajat celcius. Kalau sudah naik, kurva akan tetap di atas, tidak akan turun lagi.
Suhu normal tubuh biasanya 35,5 - 36 derajat Celcius. Pada waktu ovulasi suhu akan turun dulu dan naik bisa mencapai 37-38 derajat dan tidak akan kembali pada suhu 35 derajat. Pada waktu perubahan itulah terjadi masa subur. Kondisi kenaikan suhu tubuh ini akan terus terjadi sekitar 3-4 hari. Kemudian akan turun kembali sekitar 2 derajat karena produksi progesteron menurun, sehingga suhu tubuh pun turun. Dan akhirnya kembali pada suhu tubuh normal, seperti sebelum menstruasi terjadi. Bila pada grafik (hasil catatan suhu tubuh) tidak terjadi kenaikan suhu tubuh, bisa berarti tidak terjadi masa subur karena tidak adanya korpus leteum yang akan memproduksi progesteron. Ini juga berarti tidak akan terjadi kenaikan suhu tubuh.
Sebaliknya, jika kenaikan suhu tubuh terus berlangsung setelah masa subur, pertanda dimulainya kehamilan. Karena jika sel telur berhasil dibuahi, berarti korpus leteum akan terus memproduksi hormon progesteron. Dengan demikian, suhu tubuh pun tetap tinggi. Syarat menentukan masa subur dengan pengukuran suhu tubuh adalah dalam 3 bulan, suhu tubuh tidak dalam keadaan demam, tidak tidur di dekat lampu yang sangat panas, atau dengan AC yang sangat dingin. “Kalau suhu badan kacau, susah mengukurnya dan npemeriksaan pun gagal,” kata Lastiko.
tips membeli komputer
Pesatnya kemajuan teknologi memang telah membuat banyak kalangan lebih akrab dengan benda yang namanya komputer. Untuk sebagian kalangan seperti pelajar dan kaum pekerja, benda ini susah dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Berbagai macam kegiatan dapat dilakukan dengan lebih mudah berkat adanya bantuan komputer. Dari pekerjaan sederhana seperti mengetik surat, hingga menyunting foto atau berkirim surat via e-mail, semuanya dapat dilakukan dengan komputer. Bahkan sekarang komputer telah banyak digunakan sebagai media hiburan seperti mendengarkan musik, main game, sampai nonton TV.
Tidak bisa dipungkiri bahwa segala kemudahan yang ditawarkan oleh komputer membuat banyak orang jadi ingin memilikinya, meskipun ada saja orang yang ingin memilikinya hanya karena tidak ingin dikatakan ketinggalan zaman. Tapi, sampai sekarang masih banyak orang yang belum mampu punya komputer sendiri karena harus diakui harga komputer saat ini relatif tinggi untuk dapat dijangkau semua kalangan. Apalagi banyak yang masih menganggap komputer kebutuhan nomor sekian setelah berbagai kebutuhan lain.
Kita memang tak mungkin menekan harga komputer jadi lebih rendah sesuai ukuran kantung kita, tapi nah ini dia - kita dapat menyiasati pembelian komputer yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, jika Anda ingin membeli komputer sementara dana terbatas, berikut ini adalah beberapa tips:
1. Tentukan kebutuhan Anda terlebih dahulu.
Pahami dulu untuk apa komputer itu nanti akan Anda gunakan. Apakah agar anak Anda nanti bisa menjalankan tugas-tugas sekolahnya? Atau untuk sekadar main game? Ataukah agar Anda sekadar bisa belajar komputer? Kebutuhan komputer untuk hanya mengetik jauh berbeda dengan penggunaan komputer untuk desain grafis. Semakin kompleks penggunaannya, jelas akan semakin banyak komponen dan persyaratan yang harus dipenuhi komputer tersebut. Tentunya makin banyak juga biaya yang harus Anda keluarkan.
Perlu diperhatikan juga mobilitas Anda. Kalau Anda adalah seorang yang banyak bekerja di luar kantor dengan beban kerja banyak, maka jenis laptop/notebook layak dipertimbangkan. Kalau Anda tidak terlalu sering kesana kemari dalam bekerja (mobile), atau Anda ingin menggunakan komputer tersebut untuk keperluan sekeluarga, maka lebih tepat jika Anda memilih jenis PC (personal computer) yang lebih murah dibanding laptop.
2. Carilah komputer yang sesuai kebutuhan Anda.
Langkah berikutnya adalah mencari komputer yang punya spesifikasi sesuai kebutuhan Anda. Anda dapat mencarinya di toko langganan Anda, atau pergi ke pusat-pusat penjualan komputer. Di Jakarta, misalnya, pusat penjualan komputer yang cukup terkenal adalah kawasan Glodok dan Mangga Dua. Di sana Anda akan menjumpai banyak sekali pernak-pernik mengenai komputer yang mungkin sesuai kebutuhan Anda.
3. Sebagai alternatif, pakailah komputer rakitan
Kalau dana Anda terbatas, maka Anda bisa mencari komputer rakitan. Mungkin ada yang belum paham apa sih komputer rakitan itu? Komputer rakitan- atau sering disebut white box oleh Asosiasi Produsen Komputer - adalah komputer yang komponen-komponennya dirakit sendiri oleh perakit (biasanya oleh si pengguna atau pihak toko komputer). Komputer rakitan memungkinkan Anda memilih dan menyusun sendiri komponen-komponen yang sesuai spesifikasi yang Anda inginkan. Dalam hal ini istilah komputer rakitan hanya berlaku untuk PC desktop, karena untuk laptop tidak dikenal istilah rakitan.
Kenapa saya menyarankan ini? Jawabannya sederhana, karena komputer rakitan lebih murah daripada komputer bermerek. Ingat, dana Anda terbatas kan? Komputer bermerek memasang harga yang lebih tinggi karena mereka menjual jaminan kualitas. Mereka juga menanggung biaya usaha besar sebagai akibat besarnya bentuk perusahaan mereka.
4. Tunggu US dollar (US$) turun
Ini mungkin sudah menjadi kebiasaan orang Indonesia, yaitu membeli ketika barang turun, diskon atau murah. Nah jual beli komputer di Indonesia sangat terpengaruh dengan harga US dollar (dollar Amerika), karena dollar telah menjadi patokan harga dan setiap penjualannya barang-barang tersebut selalu menampilkan harga dalam mata uang dollar. Ketika dollar turun, maka otomatis harga komputer-pun akan turun. Jadi bila anda punya dana terbatas & anda termasuk orang yang sabar menunggu, anda bisa membeli ketika dollar turun.
Pelan tapi pasti, komputer telah bergeser status dari barang mewah jadi kebutuhan sehari-hari bagi banyak kalangan. Memang, harganya belum bisa dijangkau semua kalangan, tapi kita yang punya keuangan terbatas pun bisa menyiasatinya supaya uang yang kita keluarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita. Selamat berkomputer-ria.
Tidak bisa dipungkiri bahwa segala kemudahan yang ditawarkan oleh komputer membuat banyak orang jadi ingin memilikinya, meskipun ada saja orang yang ingin memilikinya hanya karena tidak ingin dikatakan ketinggalan zaman. Tapi, sampai sekarang masih banyak orang yang belum mampu punya komputer sendiri karena harus diakui harga komputer saat ini relatif tinggi untuk dapat dijangkau semua kalangan. Apalagi banyak yang masih menganggap komputer kebutuhan nomor sekian setelah berbagai kebutuhan lain.
Kita memang tak mungkin menekan harga komputer jadi lebih rendah sesuai ukuran kantung kita, tapi nah ini dia - kita dapat menyiasati pembelian komputer yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, jika Anda ingin membeli komputer sementara dana terbatas, berikut ini adalah beberapa tips:
1. Tentukan kebutuhan Anda terlebih dahulu.
Pahami dulu untuk apa komputer itu nanti akan Anda gunakan. Apakah agar anak Anda nanti bisa menjalankan tugas-tugas sekolahnya? Atau untuk sekadar main game? Ataukah agar Anda sekadar bisa belajar komputer? Kebutuhan komputer untuk hanya mengetik jauh berbeda dengan penggunaan komputer untuk desain grafis. Semakin kompleks penggunaannya, jelas akan semakin banyak komponen dan persyaratan yang harus dipenuhi komputer tersebut. Tentunya makin banyak juga biaya yang harus Anda keluarkan.
Perlu diperhatikan juga mobilitas Anda. Kalau Anda adalah seorang yang banyak bekerja di luar kantor dengan beban kerja banyak, maka jenis laptop/notebook layak dipertimbangkan. Kalau Anda tidak terlalu sering kesana kemari dalam bekerja (mobile), atau Anda ingin menggunakan komputer tersebut untuk keperluan sekeluarga, maka lebih tepat jika Anda memilih jenis PC (personal computer) yang lebih murah dibanding laptop.
2. Carilah komputer yang sesuai kebutuhan Anda.
Langkah berikutnya adalah mencari komputer yang punya spesifikasi sesuai kebutuhan Anda. Anda dapat mencarinya di toko langganan Anda, atau pergi ke pusat-pusat penjualan komputer. Di Jakarta, misalnya, pusat penjualan komputer yang cukup terkenal adalah kawasan Glodok dan Mangga Dua. Di sana Anda akan menjumpai banyak sekali pernak-pernik mengenai komputer yang mungkin sesuai kebutuhan Anda.
3. Sebagai alternatif, pakailah komputer rakitan
Kalau dana Anda terbatas, maka Anda bisa mencari komputer rakitan. Mungkin ada yang belum paham apa sih komputer rakitan itu? Komputer rakitan- atau sering disebut white box oleh Asosiasi Produsen Komputer - adalah komputer yang komponen-komponennya dirakit sendiri oleh perakit (biasanya oleh si pengguna atau pihak toko komputer). Komputer rakitan memungkinkan Anda memilih dan menyusun sendiri komponen-komponen yang sesuai spesifikasi yang Anda inginkan. Dalam hal ini istilah komputer rakitan hanya berlaku untuk PC desktop, karena untuk laptop tidak dikenal istilah rakitan.
Kenapa saya menyarankan ini? Jawabannya sederhana, karena komputer rakitan lebih murah daripada komputer bermerek. Ingat, dana Anda terbatas kan? Komputer bermerek memasang harga yang lebih tinggi karena mereka menjual jaminan kualitas. Mereka juga menanggung biaya usaha besar sebagai akibat besarnya bentuk perusahaan mereka.
4. Tunggu US dollar (US$) turun
Ini mungkin sudah menjadi kebiasaan orang Indonesia, yaitu membeli ketika barang turun, diskon atau murah. Nah jual beli komputer di Indonesia sangat terpengaruh dengan harga US dollar (dollar Amerika), karena dollar telah menjadi patokan harga dan setiap penjualannya barang-barang tersebut selalu menampilkan harga dalam mata uang dollar. Ketika dollar turun, maka otomatis harga komputer-pun akan turun. Jadi bila anda punya dana terbatas & anda termasuk orang yang sabar menunggu, anda bisa membeli ketika dollar turun.
Pelan tapi pasti, komputer telah bergeser status dari barang mewah jadi kebutuhan sehari-hari bagi banyak kalangan. Memang, harganya belum bisa dijangkau semua kalangan, tapi kita yang punya keuangan terbatas pun bisa menyiasatinya supaya uang yang kita keluarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita. Selamat berkomputer-ria.
Kamis, 15 Mei 2008
Terkadang apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa terjadi dalam kehidupan kita. tetapi percayalah apa yang tidak kita inginkan itu adalah suatu rahasia yang telah direncanakan oleh Allah utuk kebaikan yang akan kita dapatkan di kemudian hari dan sebaliknya apa yang kita inginkan justru itu akan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. jangan merasa putus asa jika suatu yang kita inginkan itu gagal di capai, teruslah bersemangat karena hidup harus berlanjut
Langganan:
Postingan (Atom)